Detail Cantuman

Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila salah satu diantaranya
meninggal terlebih dahulu maka akan meninggalkan harta waris untuk para ahli
warisnya yang masih hidup. Di era sekarang ini masih sering terjadi permasalahan
dalam keluarga yang berkaitan dengan harta waris hingga harus diselesaikan hingga
ke meja pengadilan seperti yang terjadi dalam kasus ini. Adapun permasalahan
diangkat dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembagian harta waris yang
diputus secara verstek dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus
Nomor 693/Pdt.G/2017/PN.TNG. Tipe penelitian adalah Yuridis Normatif, Sifat
penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan
sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa secara Kualitatif. Landasan teori
penelitian mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat 1 sampai
dengan ayat 5, Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 176, dan Pasal 188, Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 832 Ayat (1), Pasal 834, Pasal 852,
dan Pasal 913 serta Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Het Herzien Indische
Reglement (HIR). Dalam pemutusan suatu perkara sangatlah penting akan kehadiran
pihak Tergugat, dan untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak akibat
putusan verstek maka dari itu hakim perlu bersikap bijak sebagai upaya untuk
menghindari pemutusan dengan putusan verstek mengingat putusan verstek otomatis
menjadi inkracht dan segera dilaksanakan. Maka perlu adanya alasan jelas apabila
Tergugat tidak dapat hadir dan segera mengabari wakilnya untuk menggantikan
menghadiri persidangan mengingat di lingkungan masih banyak warga yang buta
hukum sehingga kuasa hukum memilki peran yang cukup penting. Kemudian
penggunaan dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dalam pertimbangan yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memiliki kesesuai
tidak terkecuali dalam pemutusan perkara pembagian harta warisan yang dapat
dilihat melalui latar belakang pihak yang bersengketa serta kesepakatan para pihak
yang bersengketa tersebut agar tercipta keadilan bagi semua pihak dan tidak terjadi
perselisihan kembali dikemudian hari