Detail Cantuman

Kriminalitas yang terjadi di Indonesia semakin bervariasi dengan modus dan jenis kejahatan
yang bervariasi pula, sehingga perlu tindakan yang preventif dan penanganan yang serius
oleh aparat penegak hukum.Permasalahan dalam Penelitian ini adalah Bagaimana penerapan
hukum pidana terhadap tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata
penusuk berdasarkan Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.TNG dan Bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata
penikam dan/atau senjata penusuk berdasarkan Putusan Nomor:149/Pid.Sus/2018/PN.TNG
tentang tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk. Adapun sifat
penelitian deskriptif analisis serta landasan Hukumnya mengacu Kepada Undang-undang
Darurat RI. Adapun kesimpulannya adalah 1.Penerapan hukumnya sudah tepat, karena
perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12
Tahun 1951, sebagaimana yang menjadi surat dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum
serta memandang Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951 yakni
mengatur tentang tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata
penusuk,2.Pertimbangan hukumnya oleh hakim lebih mengutamakan proses terdakwa dalam
menjalankan persidangan terhadap Terdakwa ini terlihat dalam memberikan hukuman yang
paling ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951
tentang tindak pidana tanpa hak menyimpan senjata penikam dan/atau senjata penusuk,
seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Darurat RI No.12 Tahun 1951, karena beberapa pertimbangan hukum untuk memberikan
kesempatan untuk terdakwa untuk memperbaidiri agar kelah tidak mengulanginya lagi
perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Adapun sarannya adalah 1. penerapan hukum
nya sudah tepat dan saran penulis seyogyanya di tingkatkan lagi termasuk jugaJaksa dan
Hakim seyogyanya dapat bersikap adil untuk memutusakan suatu perkara atau kasus ini ,
2.Hakim memiliki peran yang sangat penting di sidang Pengadilan untuk itu dalam
mempertimbangkan dalam kasus ini dibutuhkan ketelitian agar tidak memutusakan perkara
ini dengan hukuman yang termasuk ringan jika di bandingkan dengan ancaman dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-undang Darurat RI No.12 Tahun 1951.