Detail Cantuman

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Karena pesatnya
perkembangan zaman menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan
bangsa yang berbeda sehingga memungkinkan penduduk suatu Negara
melangsungkan perkawinan dengan penduduk Negara lain, perkawinan ini biasa
disebut dengan perkawinan campuran. Salah satu unsur penting bagi pasangan yang
melangsungkan perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Hal ini dimaksudkan
untuk melindungi warga Negara dalam membina keluarga. Setelah pasangan suami
istri tersebut melangsungkan perkawinan tentu saja ada akibat hukum yang
ditimbulkan dari perkawinan tersebut salah satunya adalah akibat hukum perkawinan
terhadap harta kekayaan. Tetapi tidak semua perkawinan berjalan harmonis. Karena
bersatunya dua pribadi yang berbeda tentu saya ada perselisihan yang terjadi. Ketika
hal tersebut terjadi secara terus menerus maka hal terburuk yang terjadi adalah
perceraian. Jika sudah terjadi perceraian tidak jarang terdapat sengketa terhadap
akibat hukum perceraian salah satunya adalah sengketa terhadap pembagian harta
bersama yang tidak adil. Oleh karena itu pencatatan perkawinan maupun pencatatan
perceraian sangat penting untuk dilakukan karena akan sangat berdampak pada akibat
hukum yang ditimbulkan. Dalam kasus pada penelitian ini juga terjadi kelalaian
dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraiannya sehingga berdasarkan
putusan : MA no. 1400k/Pdt/2017 timbul masalah yang harus dikaji yaitu Apa akibat
perceraian terhadap harta bersama dalam perkawinan campuran yang dicatatkan pada
lembaga catatan sipil dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikan sengketa harta bersama dalam kasus putusan : MA no.
1400k/Pdt/2017. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris dan
memiliki sifat deskriptif analisis, sehingga data yang diperoleh dianalisis secara
kualitatif. Landasan teorinya mengacu pada pasal 56 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2)
Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan dan
putusan perceraian dalam putusan ini telat dicatatkan di Lembaga yang berwenang
sehingga tidak berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan harta bersama tidak
dapat di selesaikan menggunakan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan upaya
hukum untuk memohon pendaftaran perkawinan dan putusan perceraian untuk
dicatatkan kembali di Kantor Catatan Sipil