Detail Cantuman

Perkawinan merupakan ikatan antara individu untuk membentuk keluarga, untuk
mencapai hal tersebut, manusia sebagai makhluk yang dibekali akal memiliki tata
cara dalam keberlangsungan melanjutkan keturunannya dengan cara yang sah
menurut agama dan negara yakni melalui perkawinanArti perkawinan menurut pasal
1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa
:“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Secara administrasi perkawinan harus
didaftarkan di KUA. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, pemalsuan identitas
dilakukan oleh salah satu mempelai. Yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini
ialah Bagaimana pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim, dan Bagaimana
akibat hukumnya tentang perkara putusan permbatalan perkawinan studi putusan
nomor : 0477 /Pdt.G/2017/PA.Kdr? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian
yuridis normatif, yaitu penelitian yang sifatnya diskusi analitis yakni data yang
dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Landasan hukum yang dipakai dalam
pengambilan putusan pembatalan perkawinan meliputi : pasal 22-28 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 70
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi
ini adalah Majelis Hakim belum tepat dalam memutus perkara ini, karena dalam amar
putusannya tidak disebutkan sanksi apa yang dijatuhkan kepada Termohon I selaku
pihak KUA. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami istri
yaitu perkawinan tersebut menjadi putus sehingga hubungan suami istri di antara
keduanya menjadi tidak sah.