Detail Cantuman

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan
modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasilhasil kejahatan narkotika. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji lebih jauh mengenai Sanksi tindak Pidana Narkotika sehingga penulis
Dengan rumusan masalah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika ditinjau dari hukum positif atau undang – undang dan
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika
dalam Putusan pengadilan Nomor: 1203/ Pid.Sus /2018/Pn.Jak-Sel ?. Tujuan dari
penelitan ini Untuk mengetahui penerepan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penyalahgunaan narkotika dan Untuk mengetahui Apakah dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana terhadap pengguna narkotika dalam Putusan Pengadilan
Nomor: 1203/PID.SUS/ 2018/PN.Jak-Sel. Metode yang di pakai adalah tipe yuridis
empiris sifatnya deskripsi analitis, sehingga dari data primer dan data sekunder di
analisa secara kualitatif guna memperoleh jawaban yang dapat di pertanggung
jawabkan secara ilmiah. Landasan teori mengacu pada UU No.35 Tahun 2009
tentang Narkotika. Hasil Penelitian pada skripsi ini adalah terdakwa terbukti
melanggar Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun
dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah). Adapun
kesimpulanya yaitu Penerapan hukum terhadap terdakwa A telah sesuai karena
perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika yaitu Unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak Atau
Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I
Bukan Tanaman. Dan Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara terhadap
terdakwa A atau pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada putusan
Pengadilan Nomor 1203/Pid.Sus/2018/PN.Jak-Sel telah sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku dan memenuhi asas keadilan adapun saranya yaitu
Dalam penerapan hukum di Indonesia lebih baik harus lebih mengutamakan hak asasi
manusia dan Majelis Hakim harus lebih memperhatikan apakah tindakan tersebut
merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang seharusnya
mendapat sanksi lebih ringan dari pada tindak pidana narkotika yang lainya.