Detail Cantuman

Jual beli tanah yang dalam pelaksanaanya sering terjadi wanprestasi, hal ini terjadi
karena faktor-faktor seperti tidak terpenuhinya prestasi atau menghilangnya pembeli
ataupun penjual sehingga menyebabkan permasalahan dalam jual beli tersebut,
bahkan walapun penyelesaian perkara tersebut melalui proses pengadilan
permasalahan lain akan timbul seperti tidak hadirnya salah satu pihak yang membuat
hakim melakukan putusan verstek Permasalahan dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah bila pemilik
tanah menghilang berdasarkan Putusan Nomor : 842/Pdt.G/2018/ PN.Tng dan
Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jual beli
tanah bila pemilik tanah tidak diketahui berdasarkan Putusan Nomor :
842/Pdt.G/2018/PN.Tng. Tujuan dari penetian ini adalah guna Untuk mengetahui
perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli tanah bila pemilik tanah menghilang
dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara jual beli
tanah bila pemilik tanah tidak diketahui keberadaanya. Adapun metode penelitian
tipenya adalah yuridis empiris dan sifat penelitiannya ialah deskriptif analisis sehinga
dari data primer dan data skunder dianalisa secara kualitatif guna memperoleh
jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta landasan hukumnya
mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 1313, Pasal 1320, pasal 1243, pasal
1457 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, pasal 125 ayat (1) HIR. Adapun
kesimpulannya adalah 1.walaupun para pihak belum melakukan kewajiban dalam
memenuhi pembayaran dari jual beli tanah tersebut namun dengan adanya putusan ini
perlindungan hukum sudah terpenuhi karena hakim sudah memberikan suatu
keputusan 2.Pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa tanah tersebut telah sah
menjadi milik sipembeli karena para pihak telah melakukan kewajiban walau belum
tuntas dan tergugat tidak hadir di persidangan. Saran penulis 1.Hendaknya dalam
membuat suatu perjanjian dilakukan di notaris agar menjadi alat bukti yang sempurna
2.Hakim harus mengedepankan asas itikad baik dalam persidangan jika terjadi kasus
yang sama dalam persidangan