Detail Cantuman

Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik secara
pencegahan dan penekanan. Namun demikian, kebakaran masih terus berulang dan
menyebabkan masalah materiil maupun social. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 Tentang Kehutanan menyebutkan hutan di kuasai oleh negara untuk sebesarbersarnya
kemakmuran rakyat tetapi dalam faktanya Ketika menetapkan kawasan
hutan tidak melihat keadaan masyarakat sekitar hutan tersebut, yang dimana
masyarakat sekitar hutan yang masih memakai aturan hukum adat atau di sebut
masyarakat hukum adat tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya dengan
cara berladang ataupun berkebun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi
ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang sumber datanya didapat dengan
cara library research yang memiliki sifat deskriftif analisis yang menggambarkan
secara jelas hal-hal yang dipersoalkan dengan sumber data primer, sekunder dan
tersier. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data secara kualitatif untuk
mendapatkan kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun tujuan
skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan pembakaran hutan diperbolehkan dan
pertimbangan hakim dalam mengadili kasus dalam putusan nomor
130/Pid.sus/2017/PN.Trg. Ketika lahan tersebut sudah tidak ada atau hilangnya akses
ke hutan sekitar karena adanya kawasan areal hutan masyarakat sekitar hutan tersebut
pun kehilangan mata pencahariannya, dan mereka terpaksa membuka lahan
dikawasan areal hutan dengan cara membakar hutan untuk memenuhi kehidupan
mereka. Namun perbuatan membakar tersebut dijatuhi hukuman pidana. Seharusnya
hakim dalam mengambil keputusan memperhatikan dan menggali peraturan
perundang-undangn tentang pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat
hukum adat. Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu
dievaluasi Kembali dalam upaya mencari solisi terbaik dalam menghindari kebakaran
hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan
dan lahan, memberdayakan masyarakat, dan menegakan hukum. Selain itu perlu
adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar dan
menemukan cara baru yang tidak merusak lingkungan.