Detail Cantuman

Pemanfaatan teknologi informasi pada birokrasi ditujukan untuk meningkatkan
efisiensi administrasi publik serta tata kelola yang baik. Teknologi informasi
menjadi jawaban dalam hal kebutuhan terhadap akses informasi dan layanan yang
lebih cepat dan mudah. Oleh karena diperlukan sebuah model implementasi
kebijakan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat masif pada seluruh
layanan pemerintahan agar mutu pelayanan yang diberikan dapat diterima secara
optimal oleh masyarakat. Kebijakan pemanfaatan teknologi informasi di Kota
Tangerang ditujukan untuk mendukung fungsi pemerintah dalam mewujudkan
pelayanan yang baik untuk masyarakat. Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi
kepegawaian pada Pemerintah Kota Tangerang didalamnya mencakup seluruh
proses kegiatan manajemen aparatur mulai dari pengadaan, pengangkatan,
pengembangan, pembinaan, dan pelayanan administarasi aparatur. Pemanfaatan
teknologi informasi pada pelaksanaan pelayanan kepegawaian oleh BKPSDM Kota
Tangerang diwujudkan dengan diciptakannya Sistem Informasi Manajemen
Aparatur Sipil Negara (SIMASN) Kota Tangerang.
Penelitian implementasi pemanfaatan SIMASN pada pelayanan kepegawaian di
BKPSDM Kota Tangerang merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
menggunakan model implementasi kebijakan dikembangkan oleh George C.
Edward III yang menekankan pada empat variabel yang mempengaruhi
keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumberdaya,
Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa
implementasi pemanfaatan SIMASN pada pelayanan kepegawaian di BKPSDM
Kota Tangerang berada pada kondisi cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada pola
komunikasi yang berjalan dengan baik pada organisasi, kondisi aparatur pelaksana
yang memiliki kompetensi yang baik dan ditunjang dengan manajemen sumber
daya yang baik sehingga menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan. Beberapa catatan terkait kebijakan implementasi
pemanfaatan SIMASN diantaranya diperlukan perbaikan khususnya pada aspek
tata laksana dan teknis lain mengenai data dan integrasi sistem mengingat hampir
seluruh pelayanan kepegawaian yang dilakukan membutuhkan otorisasi dan
verifikasi dari stakeholder lain.