Detail Cantuman

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi
notaris dalam akta notaris pendirian korporasi terhadap pemilik manfaat dari tindak
pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaturan dan kepastian
hukum atas penerapan pemilik manfaat serta mengetahui dan menganalisis
konstruksi hukum pelanggaran pajak pemilik manfaat di masa yang akan datang.
Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (Library
Research). Dalam studi dokumen peneliti berusaha menghimpun sebanyak
mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, serta untuk
menambahkan informasi dan mengetahui pengalaman atau pendapat informan
mengenai sesuatu secara mendalam, penulis juga akan melakukan wawancara
dengan Notaris. Dari hasil penelitian tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa
pengaturan bagi notaris yang membuat akta notaris pendirian korporasi dengan
tidak menyatakan mengenai pemilik manfaat telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, dengan tetap
dikembalikan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya tidak menutup kemungkinan bersinggungan dengan
permasalahan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pengaturan sebagai bentuk
perlindungan bagi Notaris apabila suatu waktu terlibat dalam kasus hukum.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang
dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris
dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta autentik.