Detail Cantuman

Praktik Transfer pricing mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan pajak
negara karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dari
negara yang tarifnya lebih tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah.
Pengaturan terhadap praktik Transfer Pricing diatur dalam beberapa peraturan
diantaranya dalam Pasal 18 Undang-Undang PPh, Pasal 2 Peraturan Dirjen pajak
PER-32/PJ/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, dan
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013. Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana keadilan dalam penegakan hukum, menguji unsur
tindak pidana perpajakan serta memberikan masukan pengaturan kedepan terhadap
praktek Transfer Pricing yang dilakukan oleh grup usaha dalam Yurisdiksi yang
sama dan dikenakan tarif pajak yang sama. Metode Penelitian yang digunakan
adalah Kualitatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pengumpulan data
dilakukan melalui studi kasus. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa i) terdapat
ketidakadilan dalam penegakan hukum, ii) tidak terdapat unsur tindak pidana
perpajakan atas masalah yang diteliti, iii) perlu dilakukan perbaikan regulasi
kedepan agar unsur keadilan dalam penegakan hukum dapat terlaksana.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah proses penegakan hukum masih
disamaratakan antara kasus yang diteliti dengan praktek yang memanfaatkan
perbedaan tarif dan perbedaaan Yurisdiksi, dalam kasus yang diteliti tidak terdapat
unsur tindak pidana perpajakan karena tidak mengakibatkan kerugian pada kas
negara, dapat disimpulkan juga perlu dilakukan perbaikan kedepan terhadap
penegakan hukum atas praktek Transfer Pricing yang dilakukan oleh anggota
grup usaha dalam Yurisdiksi yang sama dan Tarif Pajak yang sama.