Detail Cantuman

Business judgement rule memberikan perlindungan atau imunitas kepada Direksi
dalam melaksanakan tugasnya sehingga atas keputusan yang diambil oleh Direksi
tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi. Namun, imunitas tersebut
hapus apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5)
Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk pada saat perseroan telah ditetapkan
dalam status pailit namun masih memiliki utang pajak, Direksi tetap dapat
dimintakan tanggung jawab hingga kekayaan pribadi. Tujuan dalam penelitian ini
adalah (i) untuk menganalisis Perseroan Terbatas dapat dinyatakan mempunyai
utang pajak, menganalisis imunitas Direksi dapat dihapuskan apabila tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT dan
menganalisis kepastian hukum imunitas bagi Direksi pada saat timbulnya utang
pajak sebelum Perseroan dinyatakan pailit. Metode Penelitian yang digunakan
adalah Kualitatif, dengan pendekatan Perundang-undangan, dan pengumpulan data
dilakukan melalui studi kasus. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa timbulnya
utang pajak salah satunya karena adanya keuntungan yang dicatat oleh perseroan
dimana apabila utang pajak tersebut telah dicatat dalam laporan keuangan dan telah
disampaikan dalam RUPS maka Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab
pribadi namun terdapat unsur sikap lalai Direksi sehingga atas utang pajak tersebut
dapat ditagihkan hingga pada kekayaan pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini
bahwa atas utang pajak yang timbul tersebut seharusnya dibayarkan segera sesuai
dengan jatuh temponya sehingga atas utang pajak yang telah disajikan dalam
laporan keuangan tidak akan dipertanggungjawabkan kepada Direksi sesuai dengan
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
Direksi mendapatkan et quit et de charge