Detail Cantuman

Pemerintah Kota Tangerang menerapkan smart city sesuai arahan kementrian
pemberdayaan negara & aparatur reformasi birokrasi. Pemerintah daerah juga
harus bekerja secara kreatif dan inovatif untuk meningkatkan pelayanan publik
dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Fokus penelitian ini adalah
meneliti fenomena penerapan tata kelola pintar yang belum terlaksakan dengan
baik karena beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang masih kurang
memahami TIK, partisipasi masyarakat rendah dalam keikutsertaan pengambilan
kebijakan dan keputusan, pelayanan publik yang belumberjalan dengan optimal,
keterbukaan informasi yang masih minim. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut Penerapan konsep smart goverrnance sudah diterapkannya
empat dimensi atau indikator berdasarkan teori dari Giffinger yaitu
Participationin decision-making (Partisipasi Pengambilan Keputusan), Public and
Social Services (Pelayanan Publik), Transparent Governance (tata kelola
transparan), Political strategies and perspective (Perspektif dan Strategi poltik).
Dan hasil penelitian selanjutnya, terdapat faktor penghambat dalam proses
pelayanan. Penerapan smart governance di Kota Tangerang dari empat dimensi
atau indikator yang berdasarkan teori dari Giffinger yaitu Participationin
decision-making (Partisipasi Pengambilan Keputusan), Public and Social
Services (Pelayanan Publik), Transparent Governance (tata kelola transparan),
Political strategies and perspective (Perspektif dan Strategi poltik) yang sudah
diterapkan dengan sesuai harapan dari masyarakat yaitu empat dimensi atau
indikator. Faktor penghambat dari pelayanan publik di Kota Tangerang adalah
kurangnya sumber daya manusia yang masih kurang memahami TIK, partisipasi
masyarakat rendah dalam keikutsertaan pengambilan kebijakan dan keputusan,
pelayanan publik yang belumberjalan dengan optimal, keterbukaan informasi
yang masih minim.