Detail Cantuman

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ,mengamanatkan agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan atas berdasarkan hukum. Salah satu kejahatan yang sering terjadi didaerah masyarakat adalah Kejahatan Pemalsuan. Kejahatan Pemalsuan adalah kejahatan yang berisi sistem ketidakbenaran suatu objek yang dari luar tampak kebenarannya, meskipun sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Perumusan masalah dalam hal penelitian ini yaitu bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap pemalsuan data yang sudah dilakukan WNA berdasarkan pada Kasus Nomor: 1753/Pid.B/2019/PN TNG dan bagaimana penerapan hukum terhadap pemalsuan data oleh WNA yang masuk dan berada diwilayah Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan deskriptif maka data dianalisis secara kualitatif menggunakan sumber data sekunder sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiahnya. Tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui faktor-faktor pemalsuan data atau pemalsuan dokumen perjalanan dan mengetahui bagaimana bentuk pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, bagaimana penerapan sanksi pidana yang melakukan pemalsuan dokumen sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Keimigrasian. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang dilakukan WNA perlu penindakan tegas, maka itu diharapkan kepada Aparat Peneggak Hukum terutama bagi Hakim dapat memberi sanksi agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana keimigrasian.