Detail Cantuman

Dalam upaya menegakkan hukum perdata materiil, hukum perdata formil (hukum acara perdata) berperan sebagai ruang yang menjembatani hak-hak keperdataan subyek hukum yang dirugikan. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah salah satu ruang dalam konstelasi hukum acara perdata yang berperan untuk menjembatani hak bagi pihak ketiga untuk mengambil langkah hukum karena adanya suatu putusan atau penetapan pengadilan yang diduga mengabaikan haknya. Alas hak yang kemudian menjadi indikator kapasitas hukum bagi Pelawan pihak ketiga tersebut lah yang menjadi polemik, karena landasan normatif mengenai hal itu sangat sulit untuk ditafsirkan dan menuai perbedaan pandangan hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu gagasan penyelesaian yang komprehensif melalui metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang dengan menerapkan penelusuran literatur (library research) dari berbagai macam pandangan hukum secara luas dan menarik obyek penelitian yang berupa suatu perkara atas sebidang tanah yang diletakkan sita eksekusi berdasarkan adanya Grose Sertifikat Hak Tanggungan yang pada proses peletakannya dilakukan terhadap tanah milik seseorang yang telah meninggal dunia dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga sebagai ahli waris yang sah atas sebidang tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para ahli waris yang sah mengajukan derden verzet, tetapi langkah hukumnya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang karena ahli waris dinilai tidak berkapasitas sebagai landasan dalam mengajukan derden verzet, tanpa melihat adanya hak yang terabaikan dan proses pembebanan Hak Tanggungan yang melawan hukum serta merugikan pihak ketiga. Hal tersebut tentunya sangat menciderai rasa keadilan bagi para ahli waris tersebut yang secara hakikatnya memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya, terlebih adanya asas Ijbari dalam hukum waris Islam yang memberikan hak bagi para ahli waris atas harta warisan. Juga hal tersebut menggambarkan ketidakpedulian penegak hukum yang berperan sebagai salah satu instrumen untuk dapat mencapai hakikat tujuan dari hukum perdata yang sepatutnya menggali nilai-nilai keadilan yang belum terakomodir oleh hukum positif, bukannya justru melegitimasi kekuatan data formal untuk menindas hak orang lain yang sepatutnya dilindungi oleh hukum.