Detail Cantuman

Indonesia adalah negara hukum segala kehidupan bermasyarakat diatur bedasarkan hukum, namun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan tindakan penyimpangan dan perbuatan melawan hukum salah satunya adalah perbuatan tindak pidana narkotika. Persoalan narkotika di Indonesia masih mewujudkan sesuatu yang berkarakter sangat tinggi. Dalam beberapa waktu terakhir persoalan narkotika ini menjadi sangat lumrah. Terbukti dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkotika sesuatu yang benar-benar nyata adanya, sejalan meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin banyak jenisnya. Masyarakat Indonesia saat ini sedang di hadapkan pada keadaaan yang sangat mengerikan akibat lumrahnya penyalahgunaan narkotika, termasuk dikalangan masa muda atau generasi bangsa. Hal ini, sangat berdampak pada kehidupan dan generasi yang akan mendatang nantinya. Adapun permasalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemakai narkotika golongan I, 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pemakai narkotika golongan I pada putusan nomor 2747/pid.Sus/2018/PN.Tng? dan tujuannya: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemakai narkotika golongan I dan 2. Untuk mengetahui dan menganalisa perimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana terhadap pemakai narkotika golongan I pada putusan nomor 2747/Pid.Sus/2018/PN.Tng. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan yang diperoleh dari dokumen resmi, buku artikel. Pengumpulan datanya menggunakan data pendukung yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Penerapan hukum terhadap pemakai narkotika golongan I dalam putusan nomor 2747/Pid.sus/2018/PN.Tng dimana terdakwa tidak mendapatkan hak rehabilitas belum sesuai dengan aturan hukum dan SEMA nomor 4 tahun 2010 penerapan hukum belum mencapai keadilan dan kepastian hukum, hakim dalam memutuskan pemakai narkotika golongan I dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara kurang sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan yang telah ada hakim kurang menelaah Pasal yang bersangkutan yang mewajibkan bagi pecandu dan korban penyalahguna wajib mendapatkan hak rehabilitas baik medis maupun sosial.