Detail Cantuman

dengan ketentuan Pasal 33 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.Wilayah udara
kemudian memiliki nilai ekonomis dan strategis, Indonesia mulai
memanfaatkan teknologi kedirgantaraan untuk kebutuhan transportasi,
pertahanan dan keamanan nasional. Namun kondisi tersebut dapat berubah
manakala Indonesia tidak mampu menguasai teknologi kedirgantaraan seperti
dalam kasus pengelolaan wilayah udara yang dikelola Singapura sehingga
sebagai penompang ekonomi dan pertahanan Nasional negara dikuasai oleh
negara lain. Bagaimanakah realisasi pelaksanaan dan penyelesaian terhadap
ketidak sesuaian pengaturan dalam pelaksanaan UUPA No. 5 tahun 1960
terhadap konvensi Chicago 1944. Penelitian ini merupakan tipe penelitian
yuridis empiris, yang bersifat deskriptif analis, sehingga data yang diperoleh
dianalisis secara kualitatif. Landasan hukumnya mengacu kepada UU No. 1 th
2009, UUPA No 5 tahun 1960 pasal 2 ayat (1), Kepres No. 7 tahun 1996,
ratifikasi Chicago. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa
Pengelolaan pulau Natuna dan Batam oleh Singapura tidak melanggar hukum
(khusunya UUPA No. 5 tahun 1960) hal ini mengingat wilayah tersebut
merupakan wilayah udara international keamanan penerbangan. Dengan
mempersiapkan peralatan-peralatan tekhnologi dan sumber daya manusianya
(SDM) personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola
sendiri oleh Indonesia. Dengan di awali langkah-langkah strategis tersebut dan
sebagai alat memudahkan langkah diplomasi